Nota Keuangan 2013 : Belanja Modal dan Investasi Harus Ditingkatkan

Pada tanggal 16 Agustus 2012, Presiden menyampaikan pidato mengenai Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2013 beserta Nota Keuangannya dalam Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang I DPR-RI. Acara ini digelar di Gedung Nusantara atau Gedung Kura-kura, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Rapat tersebut dihadiri oleh pimpinan dan anggota DPR sebagai badan yang mempunyai fungsi untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang (RUU) tentang APBN, dan dihadiri oleh pimpinan dan anggota DPD sebagai badan yang mempunyai fungsi pemberian pertimbangan kepada DPR atas RUU APBN dan pengawasan atas pelaksanaan APBN. Menurut pidato yang disampaikan Presiden,  dalam RAPBN 2013 pendapatan negara direncanakan mencapai Rp 1.507,7 triliun sedangkan anggaran belanja negara direncanakan mencapai Rp 1.657,9 triliun. Sehingga defisit anggaran pada tahun 2013 hanya sebesar Rp150,2 triliun atau 1,6 persen dari PDB.   Anggaran belanja negara itu akan dialokasikan kepada tiga kelompok besar belanja, masing-masing untuk belanja Kementerian Negara/Lembaga Rp 547,4 triliun, belanja Non-Kementerian Negara/Lembaga Rp 591,6 triliun, dan Transfer ke Daerah Rp 518,9 triliun.
Penyusunan RAPBN  untuk tahun 2013 ini juga sedikit banyak dipengaruhi oleh perkembangan keadaan ekonomi global. Krisis ekonomi global dan krisis utang Eropa yang terjadi baru-baru ini telah meningkatkan ketidakpastian dalam dunia ekonomi dan bisnis secara umum sehingga Pemerintah harus lebih jeli dalam penyusunan anggaran belanja negara agar negara Indonesia tidak mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi ditengah situasi ekonomi dunia yang memang sedang sulit. Secara makro, pemerintah mengasumsikan dan menargetkan pertumbuhan ekonomi untuk tahun 2013 sebesar 6,8 persen, laju inflasi mencapai 4,9 persen, suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan sebesar 5 persen, nilai tukar rupiah akan mengalami pelemahan akibat ketidakpastian perkembangan ekonomi sehingga angkanya mencapai Rp 9.300 per dolar AS; harga minyak 100 dolar per barel; dan lifting minyak 900 ribu barel per hari. Keenam asumsi makro tersebut sekaligus menjadi dasar atau basis perhitungan berbagai besaran RAPBN 2013.Sebagaimana yang telah disampaikan Presiden dalam pidatonya, besarnya anggaran transfer ke daerah yang direncanakan APBN tahun 2013 adalah Rp518,9 triliun. Anggaran itu akan dialokasikan masing-masing untuk dana perimbangan sebesar Rp435,3 triliun, dana otonomi khusus dan penyesuaian sebesar Rp83,6 triliun. Presiden juga mengharapkan agar pemerintah daerah (DPD) dapat mengalokasikan lebih banyak dana APBN untuk tahun 2013 yang diberikan kepada daerah (atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)) untuk belanja modal dan investasi bukan belanja rutin. Hal ini memang harus dilakukan agar dapat mendorong iklim investasi dan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Investasi sangat penting dalam menentukan pertumbuhan ekonomi. Investasi sangat menentukan apakah pertumbuhan pendapatan negara dapat berkelanjutan atau tidak. Dengan banyaknya investasi yang mengalir, maka depresiasi capital stock bisa dihindari atau diperkecil bahkan mungkin capital stock akan meningkat, sehingga input untuk melakukan produksi dan pembentuk PDB akan naik dan pada akhirnya akan meningkatkan standar hidup atau tingkat kesejahteraan masyarakat. Meskipun pada kenyataannya, tidak semudah itu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun dengan begitu komposisi APBN yang lebih banyak mengalokasikan dananya untuk belanja modal dan investasi ini diharapkan mampu melakukan ekspansi yang dapat memacu kegiatan ekonomi yang lebih produktif dan mendorong pro-pertumbuhan, pro-lapangan kerja, pro-pengurangan kemiskinan, dan pro-lingkungan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan kualitas manusia Indonesia.